Polemik Moratorium CPNS

jakarta.go.id
Pemerintah berencana melakukan moratorium CPNS mulai 2015, selama 5 tahun. Tujuannya untuk mengoptimalkan efektivitas kinerja PNS yang ada serta untuk mengkaji rasio jumlah penduduk dan PNS.

Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 di sebutkan”tiap – tipa warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “.  Jadi tiap warga negara indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak karena hal tersebut sudah dijamin dengan UUD 1945 maka wajib hukumnya uuk dilaksanakan. Tapi kenapa pemerintah berpolemik dengan moratorium CPNS adakah  ada something di balik stone?

Jika pemerintah melakukan moratorium tersebut dan DPR tidak setuju, maka bisa terjadi guncangan terhadap pemerintah akan terjadi. Kita tahu bahwa kursi DPR dikuasai KMP yang mana sebagai penyeimbang dan pengawas pemerintah. Dan DPR juga adalah wakil rakyat jadi haruslah membela rakyat dan menjalankan  UUD 1945. Pemerintah harus punya alasan yang tepat  untuk melaksanakan moratorium tersebut.

Jangan sampai terjadi keresahan dalam masyarakat, masa masyarakat ingin mendapat pekerjaan layak seolah – olah dihalangi oleh pemerintah. Pemerintah harus punya kepekaan terhadap situasi dalam masyarakat. pemerintah tidak boleh berpolemik tapi harus tegas dan bekerja, bekerja, bekerja demi rakyat, bangsa dan negara. (dari berbagai sumber)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s